Jakarta, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menegaskan akan terus mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pilkada, meski tidak sependapat dengan upaya membawa proses ini ke Paripurna. Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, mereka menghormati pendapat pimpinan DPR yang memutuskan untuk tidak melanjutkan Paripurna, namun hal ini tidak berarti perjuangan mereka berakhir.
"Kami merasa ada dukungan yang senada antara apa yang kami ungkapkan kemarin dengan aspirasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang hari ini turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi," ujar Putra Nababan, Kamis (22/8).
Menurutnya, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyebutkan bahwa mereka baru saja bertemu dengan para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mahasiswa meminta agar Fraksi PDI Perjuangan terus mengawal isu ini dan tidak melepaskannya begitu saja.
"Kami di DPR akan tetap di sini, memastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kami tidak boleh buta, tidak boleh tuli terhadap keinginan rakyat," tegasnya.
Putra juga bahkan mengkritik sikap pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, serta Kemenkeu, yang dianggap tidak mengindahkan putusan MK meski telah dinyatakan melanggar konstitusi.
"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah, jangan teguh kepala. Kalau kalian menyetujui Pasal 40 yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, berarti kalian melanggar konstitusi," ungkap Putra.
Lebih lanjut, Putra menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, bersama masyarakat dan mahasiswa, akan terus bergerak sebagai satu padu dalam memperjuangkan demokrasi yang adil. Sesuai mandat dari Fraksi dan Ketua DPR, mereka akan tetap berada di Gedung DPR hingga ada arahan lebih lanjut.
"Ini adalah tugas kami dari rakyat, dan kami akan tetap berada di sini sampai ada arahan lain dari tim Fraksi," pungkasnya.
