Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengingatkan agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak berujung pada pemecatan pekerja, termasuk kontributor di daerah.
”Pemotongan (anggaran) mestinya dilakukan dari atas (pimpinan), bukan dari bawah. Kalau dari pimpinan, yang dipotong bisa banyak,” Kata Putra saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Menurut Putra, pemangkasan pekerja sebagai dampak dari efisiensi anggaran sangat mengkhawatirkan. Sebab, para pekerja tersebut juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.
”Saya minta program prioritas lembaga ini tidak mem-PHK karyawannya, baik itu karyawan tetap, tidak tetap, honorer, atau kontributor. Apalagi, kerja-kerja yang dilakukan para kontributor dan koresponden itu sangat militan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat itu, Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama TVRI dan RRI tidak melakukan PHK, mengurangi pegawai, dan memotong honor kontributornya. Selain itu, menyampaikan rincian program penggunaan anggaran hasil rekonstruksi sebagai bahan pengawasan.
Diketahui Pemotongan anggaran TVRI yang sebelumnya sebesar Rp 732,29 miliar berkurang menjadi Rp 455,7 miliar. Sementara pemotongan anggaran RRI berkurang dari Rp 334,09 miliar menjadi Rp 170,9 miliar.
