Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menekankan pentingnya kalangan akademisi kampus untuk memberi masukan langsung tentang Peta Jalan Pendidikan (PJP) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Politisi PDI Perjuangan itu memandang penting untuk menyerap berbagai masukan dari berbagai kalangan pendidikan.
Baca: Putra: RUU Ketahanan Keluarga, Bocorkan Masalah Suami Istri
Hal itu dikatakan Putra Nababan dalam rapat Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dekan Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Malang,Indra Charismiaji, Ubaid Matraji (Kornas JPPI) dan Prof. Dr. Cahyono Agus Dwi Koranto (Ketum Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa), Kamis, (19/11).
"Komisi X terus mendorong saudara Mendikbud untuk terus turun ke lapangan, bertemu para guru besar maupun akademisi di berbagai daerah. Sebab dari berbagai paparan yang disampaikan para guru besar maupun akademisi di DPR ini, terlihat bahwa mereka belum bertemu langsung dengan Mendikbud, " ujar Putra
Putra melanjutkan, pertemuan antara para akademisi kampus dengan Kemendibud bisa mutlak harus dilakukan apalagi menteri yang sekarang bukan datang dari kalangan kampus.
"Ini namanya kolaborasi tiga sektor yakni supply side yang merupakan kalangan pendidikan yang mendidik para anak Indonesia dengan mas Menteri yang seorang wirausaha sukses mengharumkan nama bangsa dengan unicorn Gojeknya bersama Komisi X DPR RI justru akan menelurkan Peta Jalan Pendidikan yang sempurna," tegas Putra.
Putra mengingatkan, PJP yang disusun nantinya harus sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Sebab, dengan mendasarkan pada Visi Indonesia 2045 itu, dunia pendidikan Indonesia bisa memiliki arah jelas yang ingin dituju.
Baca: Peta Jalan Pendidikan & Visi Indonesia 2045 Harus Selaras
"Menteri-menteri sebelum mas Nadiem menyusun Peta Jalan Pendidikan hanya untuk 5 tahun. Saya fikir saat ini tak bisa lagi seperti itu. Peta Jalan Pendidikan harus dipersiapkan untuk jangka panjang, selaras dengan Visi Indonesia 2045," paparnya.
Putra melanjutkan, PJP ini bukanlah milik perorangan pejabat. Anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur itu menyatakan, PJP ini merupakan milik bangsa ini.
"Yang harus diingat, Peta Jalan ini bukan milik Pak Jokowi, bukan juga milik pak Nadiem. Tapi milik kita semua bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai Keindonesiaan sangat penting tertuang dalam Peta Jalan ini" katanya.
