Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendukung keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyediakan alat ultrasonografi (USG) di seluruh puskesmas se-Indonesia.
"Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa itu adalah alat kebutuhan dasar dalam rangka melawan stunting, menghindarkan dari antisipasi terhindar dari stunting. Itu adalah alat dasar untuk fasilitas kesehatan, termasuk juga di posyandu dan puskesmas,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/1).
Menurut ia, keinginan itu sangat tepat dan patut didukung penuh demi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam penanganan stunting.
Baca: Ita Optimistis Angka Prevelansi Stunting Jadi Nol Persen
Kata Handoyo, keinginan Presiden Jokowi seirama dengan yang disampaikan Komisi IX, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan stunting yang didukung dengan alat-alat kesehatan yang memadai.
"Kami mendesak kepada pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan lebih baik saat ini kita deteksi dini dan sosialisasi komunikasi dini terhadap pencegahan stunting," ujarnya.
Menurut ia, kasus stunting yang masih menjadi ancaman di berbagai daerah harus diatasi dengan cara mencegah daripada mengobati. Untuk itu, dengan memadainya alat-alat kesehatan di puskesmas maka keinginan Presiden Jokowi akan terlaksana dengan baik.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi ingin semua puskesmas yang disebutnya berjumlah sekitar 10.200, mempunyai alat USG hingga alat pengukur tinggi badan.
Baca: Ibu Hamil & Anak-anak Dapat Bantuan Makanan Sehat
Rahmat menyatakan puskesmas harus diberdayakan sebagai fasilitas kesehatan primer sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan yang dasar itu harus diberikan infrastruktur yang lengkap.
“Baik alat-alat termasuk di dalamnya puskesmas dan Posyandu, sedangkan harganya juga tidak terlalu mahal, termasuk antrometri juga tidak terlalu mahal,” ungkapnya.
Rahmad Handoyo pun berharap keinginan Presiden dan Komisi IX itu segera dieksekusi oleh Kementerian Kesehatan demi terealisasinya kesehatan yang merata di Indonesia.
