Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung keputusan pemerintah terkait anggaran kesehatan dalam APBN 2023 tidak lagi dialokasikan secara khusus untuk penanganan pandemi Covid-19.
Menurut Rahmad, keputusan tersebut tepat karena situasi pandemi Covid-19 ini saat ini berbeda dengan awal pandemi yang membutuhkan alokasi anggaran khusus.
Hal ini karen telah terjadi penurunan angka perawatan di rumah sakit, kematian dan kasus konfirmasi Covid-19.
Baca: Wakil Bupati Sleman Ajak Tradisikan SICITA
"Saya kira bisa dipahami bahwa pemerintah untuk APBN 2023 tidak secara khusus dialokasikan untuk Covid-19. Namun demikian, saya garis bawahi bahwa tidak secara khusus bukan berarti tidak ada. Pengendalian Covid-19 masih ada tetapi memang sejalan dengan situasi dan kondisi Covid-19 saat ini. Situasi tahun ini tidak sama seperti tahun lalu atau awal pandemi,” kata Rahmad seperti yang dukutip melalui laman Beritasatu.com, Selasa (9/8).
Rahmad menyebutkan masuk akal keputusan pemerintah untuk tidak mengalokasi anggaran khusus Covid-19 tahun depan. Sementara terkait anggaran Covid-19 selama ini, Rahmad menuturkan pemerintah dapat mengalihkan kepada program prioritas lainnya. Salah satunya, prioritaskan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, seperti menguatkan ekonomi mikro dan ekonomi kecil menengah.
“Saya kira sudah tepat pemerintah mengalokasikan yang lain dampak dari pandemi. Sedangkan Covid-19 masih tetap dianggarkan meski tidak menjadi prioritas khusus pembiayaan untuk pandemi,” paparnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap kasus Covid-19 nasional mengalami penurunan, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan target dan perencanaan.
Baca: Banteng DIY Dorong Pemprov Terus Pacu Cakupan Booster
Kendati demikian, Rahmad menuturkan, jika terjadi kenaikan kasus Covid-19 pada tahun 2023, pemerintah akan membuat suatu perubahan alokasi pembiayaan.
Agar situasi Covid-19 terkendali, Rahmad berharap semua pihak bekerja sama hidup berdampingan dengan Covid-19. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi gaya hidup.
“Ini salah satu solusi bersama-sama menjaga pembangunan secara gotong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak ” pungkasnya.
