Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta semua pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program vaksin Gotong Royong lebih dahulu.
Menurutnya, sejumlah hal harus dievaluasi, khususnya terkait distribusi vaksin yang lambat ke masyarakat karena proses birokrasi yang panjang.
Baca: Ledakan Kasus COVID-19, Presiden Tekankan Hal Ini
"Lambat. Saya kira, kenapa lambat ketika Kadin [Kamar Dagang dan Industri Indonesia] daerah berkeinginan tapi semua sentral ke pusat. Ketika perusahaan di daerah, luar Jabodetabek bisa disegerakan, rantainya jangan panjang terlalu birokrasi," kata Rahmad.
Ia mengatakan, pemberian vaksin lewat mekanisme Gotong Royong merupakan hal yang positif. Menurutnya, hal terpenting dalam pemberian vaksin tersebut ialah membantu masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster.
Baca: Tangkal Varian Omicron, Bupati Maryoto Optimalkan Faskes
Rahmad mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program Gotong Royong tidak boleh menarik biaya apapun dalam pemberian vaksin terhadap karyawannya.
"Pada prinsipnya, vaksin tugas negara gratis kepada seluruh rakyat. Dulu juga seperti itu, pemerintah memberi apresiasi ketika perusahaan-perusahaan untuk swasembada, gotong royong dengan biaya perusahaan untuk beli lewat mekanisme Gotong Royong," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
