Jakarta, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan melaksanakan rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan secara daring, dengan tujuan memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.
Rakorbidnas itu dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri, Rabu (7/10).
Baca: Hasto Minta Orang Tua Waspadai Toxic Frienship Pada Remaja
Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan sebagai penanggap. Diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin.
Tema rakorbidnas itu adalah Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan.
Rokhmin mengatakan, potensi kelautan Indonesia masih sangat besar dan sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Perhatian Pemerintah dalam memaksimalkan potensi ini juga masih rendah.
Padahal kawasan pesisir adalah pemukiman terpadat dengan 75 persen warga tinggal di area itu. Alhasil, tingkat kemiskinan juga tetap tinggi.
Pada titik itu, DPP PDI Perjuangan mengharapkan para kadernya bisa berperan, khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah.
"Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil," kata Rokhmin.
Baginya, banyak hal yang memang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi bidang kelautan itu. Yang pertama adalah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan. Para kepala daerah bisa memanfaatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca: Pemerintah Siap Tata Pemukiman Nelayan di 10 Daerah
Misalnya, penyuluhan perlu dilakukan agar para nelayan bisa mempraktekkan bagaimana cara agar mutu ikan tetap bagus dan dihargai tinggi.
Langkah selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh, ada berbagai pelabuhan perikanan yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal ini bisa dibereskan oleh kepala daerah dan DPRD.
Selain itu, juga mencari pencarian mata pencarian alternatif untuk nelayan, jika seandainya tak bisa melaut. Menurut Rokhmin, dengan semua ini dilakukan, maka tahun 2024 semua bisa mendayagunakan sektor kelautan ini.
"Tahun 2024 ini kita mendayagunakan sektor ini untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas," jelas Rokhmin.
