Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean menantang para pejabat negara untuk bergotong royong, tidak terkecuali DPD RI.
Ia menyoroti pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dikuliti karena jauh dari harapan, dan isu rakyat patungan membiayai program unggulan itu.
"Yang benar itu justru kalau mau, seluruh anggota DPD RI, DPR RI, pejabat-pejabat negara, menyisihkan gajinya 30 persen untuk program ini," kata Ferdinand, Rabu (15/1/2025).
Alasan Ferdinand masuk akal, sebab deretan yang dia sebut merupakan bagian dari penyelenggara negara.
"Objeknya adalah masyarakat penerima. Jadi kalau masyarakat yang membiayai, untuk apa?," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa meminta rakyat untuk patungan membiayai MBG merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.
"Tidak ada ceritanya itu rakyat membiayai. Kan kalau mau rakyat membiayai, sudah semua bayar pajak," ujarnya.
Ferdinand bilang, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan pajak bagi para konglomerat di Indonesia, bukan rakyat yang justru dibebani.
"Ketua DPD ini mungkin hanya sedang berupaya cari muka ke Prabowo," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu bentuknya, menurut Sultan, adalah melalui pemanfaatan dana zakat.
"Saya melihat begini, memang negara, di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran, betul-betul ingin agar program makan bergizi gratis ini berjalan maksimal," ungkap Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1/2025).
Menurut Sultan, langkah ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban penggunaan dana APBN dalam pelaksanaan program MBG.
Sumber: fajar.co.id
