Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengungkapkan pada 2020 kinerja Pemprov DKI Jakarta tak kunjung mengalami peningkatan terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung kepada kebutuhan rakyat banyak.
Ia mencontohkan intoleransi di dunia pendidikan menjadi salah satu catatan akhir tahun 2020 Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terkait kinerja pemerintah daerah dan pembangunan wilayah.
Demikian Fraksi PDI Perjuangan dalam refleksi akhir tahun, yang disampaikan Gembong Warsono di Jakarta, baru-baru ini.
Baca: Sambut HUT PDI Perjuangan, Parpol Sejahterakan Kaum Marhaen
Terkait intoleransi, PDI Perjuangan mengecam keras tindakan guru intoleran yang ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan agar guru-guru intoleran dipecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antaranak bangsa di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi media untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan malah menjadi ajang untuk melakukan praktik diskriminasi dan politik SARA.
Selain soal intoleransi terdapat empat sektor strategis yang menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan selama tahun 2020.
Pertama, penyediaan perumahan rakyat. Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur Anies Baswedan menargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit. Namun, hingga 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 unit.
Kedua, penyediaan lapangan kerja. Pada 2020 baru 8.348 OK OCE yang mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil. "Padahal dijanjikan akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk rakyat," kata Gembong.
OK OCE atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship adalah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha melakukan pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM.
"Gubernur tidak fokus mewujudkan janji kampanye. Padahal UMKM adalah backbone pemulihan ekonomi Jakarta," katanya.
Ketiga, angka kemiskinan naik. Tercatat, jumlah persentase angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga Maret sebesar 4,53 persen dari semula 3,42 persen. Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi kemiskinan dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.
Baca: Djarot Yakin Kinerja Pemerintah Maksimal Pasca Reshuffle
Keempat, di bidang transportasi Net Promoter Score (NPS) Jaklingko negatif. Jaklingko merupakan sistem transportasi umum yang terintegrasi baik rute, manajemen, maupun pembayarannya. Moda yang terintegrasi melibatkan bus besar, bus medium, dan bus kecil, MRT, LRT, Transjakarta, KRL Commuterline dan KAI Bandara serta pembayaran jalan tol di wilayah Jabodetabek.
Sedangkan NPS merupakan gambaran positive referral index atau indeks rujukan positif dalam menggunakan layanan Jaklingko. Angkanya pad 2020 menurut PDI-P DKI -3.07% (negatif). "Tingkat kesediaan merekomendasioan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif, yang berarti saat ini masih banyak yg belum bersedia merekomendasikan dibanding yg merekomendasikannya," katanya.
Padahal menurut survei, media utama publik mendapatkan informasi mengenai Jaklingko adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42,5 persen.
