Jakarta, Gesuri.id - Aktifis 98 yang juga Aktifis Senior Repdem Simson Simanjuntak menegaskan kebijakan pemerintah yang memutuskan lakukan impor beras 1 juta ton diawal tahun 2021 ini dengan alasan untuk menjaga stok beras nasional merupakan kebijakan yang sangat tidak masul akal dan harus dibatalkan.
Baca: Banteng Tangsel Dorong Aquaponik Perkuat Ketahanan Pangan
Produksi beras tahun 2020 menurut BPS adalah 31.334.497 Ton. Sementara kebutuhan Beras Nasional = Jumlah Penduduk x Konsumsi Beras / Kapita / Tahun = 270 Juta x 92,9 Kg / Kapita / Tahun ( Sumber : BPS, 2020) = 25 Juta Ton Beras.
Itu berarti masih ada sisa/surplus Beras 2020 kurang lebih 6 Juta Ton Beras.
Sementara, lanjutnya, ditambah hasil panen bulan Januari, Februari hingga Maret 2021 diperkirakan ada kurang lebih 14 Juta ton.
“Jika ditambahkan sisa panen tahun 2020 dengan hasil panen tahun 2021 berarti kita punya stock cadangan beras sebanyak 20 Juta Ton beras. Artinya stock cadangan beras kita masih cukup untuk 6 bulan ke depan. Ini belum lagi ditambah dengan akan tibanya panen raya padi di sebahagian besar pulau Jawa dalam beberapa minggu ke depan,” ungkap Simson yang merupakan Mantan Ketua DPD Repdem Sumut, Senin (15/3).
Baca: Bobby Angkut Lumpur & Sampah di Parit, Cegah Banjir
Lalu kengototan pemerintah melakukan kebijakan import beras dengan alasan menjaga ketersediaan stock beras nasional sangat tidak bisa diterima akal dan sangat patut dicurigai ada motif yang melatar belakanginya,
“Menurut saya, gak ada alasan yang tepat dari kebijakan import beras saat ini kecuali memburu Rente yang berakibat menyengsarakan petani kita. Saya menyarankan agar Presiden segera memerintahkan mentri perdagangan untuk membatalkan import beras tahun ini,” pungkas Simson.
