Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap PDI Perjuangan, mengecam aksi kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando oleh sekelompok preman di depan Gedung MPR/DPR, Senin (11/4).
Tindakan kekerasan tersebut patut dicurigai dilakukan kelompok terorganisir yang disusupkan ke massa demonstran.
Apalagi kekerasan tersebut dilakukan di tengah bulan Ramadan yang seharusnya membawa kesejukan.
Baca: Sekjen Hasto: Demonstrasi Mahasiswa Jangan Salah Alamat
"Repdem menyarankan agar kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap para perusuh yang melakukan pemukulan terhadap Ade Armando. Bila perlu, dilakukan identifikasi dan penangkapan terhadap semua yang ada dalam rekaman video tersebut." Kata Sekjen Repdem, Abe Tanditasik dalam keterangan persnya.
Demonstrasi tersebut kata Abe sejatinya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap melambungnya harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan menghilangkan bahan bakar dari pasaran.
Ditambah lagi, kegaduhan politik diwarnai kebohongan publik soal big data oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadilia.
Lebih lanjut Abe mengatakan tidak terkendalinya kartel bahan kebutuhan pokok oleh para menteri yang bertanggung jawab, menjadi jawaban bahwa para menteri tersebut mempunyai visi tersendiri di luar visi Presiden.
Baca: Selain Demonstrasi, Sebaiknya Mahasiswa Beri Usulan Tertulis
Tentu dalam hal ini adalah tanggung jawab Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Selain itu, Menteri BUMN tetap harus bertanggung jawab atas menghilangnya BBM jenis bio solar dan pertalite yang digunakan oleh masyarakat menengah le bawah. Ditambah lagi, tidak ada BUMN yang memproduksi bahan kebutuhan pokok minyak goreng dan menyerahkan begitu saja pada kartel. Dicurigai, bahwa pemain impor akan terus mempermainkan kebutuhan pokok karena para menteri tidak sejalan dengan visi Presiden.
"Repdem menyarankan kepada Presiden untuk segera mengganti kelima menteri tersebut dan melanjutkan kepemimpinan yang lebih pro rakyat dengan para menteri yang pro rakyat. Hal ini sudah menjadi keharusan sebelum terjadi hal-hal yang lebih fatal. Apapun keterpihakan kita adalah keterpihakan pada rakyat, wong cilik dan sandal jepit." tandasnya.
