Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan, mengecam keras dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional REPDEM Abe Tanditasik menyatakan, jika isu itu terbukti benar, tidak ada toleransi selain mengganti Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.
Baca: Dukung Kapolri Listyo, Repdem: Berantas Kelompok Intoleran!
Repdem heran, ditengah pemerintahan terus bersemangat melakukan reformasi birokrasi dan menata aparatur sipil negara, justru terjadi isu jual beli jabatan di kementerian. Apalagi itu diduga dilakukan oleh staf khusus.
"Oleh karena itu, yang diperlukan bukan hanya sekedar klarifikasi, tetapi perlu dilakukan investigasi oleh legislatif, KPK juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," tegas Abe, baru-baru ini.
"Semua pihak yang diduga terlibat harus dipanggil dan diperiksa. Presiden bisa saja melakukan tindakan preventif untuk mencopot Menteri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab," tambahnya.
Baca: Repdem Desak "White Helmets" Diberangus
Jabatan eselon, lanjut Abe, adalah jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan profesional di bidang tersebut. Maka tidak bisa tidak, semua harus melalui uji kelayakan dan kepatutan.
"Jika kemudian muncul oknum staf khusus yang memperdagangkan jabatan, tentu itu diluar prosedur. Apalagi hingga milyaran rupiah. Harus ada tindakan cepat agar hal ini tidak terulang lagi. Ini benar-benar gila. Bikin malu negara," tegasnya.
