Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan, Ade Tanditasik menyayangkan sikap Menteri Koordinator Perekonomian yang tidak juga mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan.
Padahal, lanjutnya, Presiden sudah mengatakan tidak ada impor beras sampai akhir Juni, sebab akhir Juni adalah akhir penyerapan beras dari panen raya.
Baca: Impor Beras? Repdem Minta Jokowi Evaluasi Mendag dan Mentan
Data Kementerian Pertanian menunjukkan bawa stok beras ada di berbagai penggilingan ada 1,9 juta ton. Panen raya ini sedikitnya akan menghasilkan beras sekitar 12 juta ton.
Kabulog sendiri menegaskan bahwa stok beras ada 800 ribu ton. Panen raya ini menargetkan penyerapan 1,4 juta ton. Maka cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton.
"Jauh lebih dari cukup. Dan selama 3 tahun terakhir Bulog tidak mengimpor beras. Stok aman tapi harga beli dari petani juga harus diperhatikan, dan jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Sementara kebutuhan mendesak adalah diversifikasi pertanian. Presiden sudah mencanangkan food estate. Pemerintah juga sedang mendorong desa wisata agro. Inilah yang seharusnya dipacu. Bukan impor beras yang rawan ijon seperti perintah Menko Perekonomian ke Menteri Perdagangan. Atau bukan tidak mungkin Menko Perekonomian punya kepentingan lain di luar visi Presiden dan tidak ambil pusing dengan nasib petani.
Baca: Hasto: Impor Beras Rendahkan Kecerdasan, Mendag Harus Paham
Dari situ Repdem menuntut Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras. Menteri Perdagangan juga harus seketika langsung membatalkan program impor beras tersebut.
"Jelas argumen kedua menteri ini manipulatif. Melakukan kebohongan publik. Jika terus berkeras, berarti kedua menteri ini punya kepentingan lain. Pilihannya cuma dua : Mundur atau Presiden harus memberhentikan kedua Menteri yang tidak sevisi dengan Presiden ini!," pungkasnya.
