Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), selaku organisasi sayap PDI Perjuangan, menyatakan siap mengawal semua kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan dan pencegahan wabah virus korona (Covid-19).
Baca: Anies Nggak Usah Merasa Harus Saingan Dengan Jokowi
Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan tersebut, harus dibarengi dengan kerja nyata berupa petunjuk teknis atau turunan produk hukum lainnya oleh para pembantu presiden sehingga bisa terlaksana di lapangan.
"Repdem siap kawal kebijakan pemerintah 31 Maret 2020. Kami menyampaikan, terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membuat kebijakan penanganan COVID-19 ini " kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) Bidang Buruh, Abe Tanditasik.
Dikatakan Abe, kebijakan Presiden Jokowi dengan melakukan relaksasi terhadap postur APBN 2020 dan pertahanan juga penguatan ekonomi nasional menghadapi bencana pendemi virus Corona dan resiko resesi ekonomi pada saat dan pasca bencana dinilai tindakan luar biasa (extra ordinary).
"Tambahan anggaran sebesar Rp.405.1 Triliun untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan KUR, serta pembiayaan pemulihan ekonomi nasional adalah langkah yang cerdas dan tepat" terang Abe.
Kemudian, lanjut Abe, stimulus fiskal dan non fiskal dilakukan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan rakyat dan negara adalah kebutuhan paling mendesak di situasi bencana pendemi yang telah merenggut banyak jiwa dan berpotensi menyebabkan kelumpuhan ekonomi nasional.
Namun Abe berharap, supaya relokasi anggaran tersebut harus tepat sasaran, dimana segala kebutuhan medis harus cepat terpenuhi.
"Ini penting, agar pasien pendemi dapat cepat disembuhkan dan lingkungan masyarakat dapat diamankan dari penyebaran pendemi tersebut. Jangan sampai ada lagi pasien terlantar karena RS rujukan tidak memiliki cukup alat dan petugas untuk menangani pasien" tegas Abe.
Abe menegaskan bahwa Repdem juga mendorong agar lembaga finansial maupun non finansial harus pro aktif untuk membuat penjadwalan ulang kredit bagi masyarakat.
"BI, OJK dan Kementerian Keuangan juga diharapkan segera dalam minggu ini menyelesaikan kebijakan turunan agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. Dengan nyaris lumpuhnya ekonomi, praktis daya beli dan daya bayar anjlok. Hal itu paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah " kata dia.
Selain itu, terangnya lagi, perlu juga menyelamatkan dunia UMKM yang gagal atau tertunda produksinya. Sebagai contoh, usaha seperti transportasi darat sudah babak belur untuk membayar operasional, upah awak kendaraan dan cicilan kendaraan.
Baca: Wow! Rp 405 Triliun Bisa Sia-Sia Jika Salah Sasaran
"Atau usaha kuliner dari pedagang keliling, catering, sampai rumah makan. Bagaimanapun, kewajiban terhadap pekerja dan beberapa biaya operasional tidak dapat ditunda. Mencegah PHK massal adalah langkah penting menyelamatkan UMKM" kata dia.
Untuk itu Abe menegaskan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu harus ditindaklanjut secara nyata oleh pembantu-pembantunya baik itu kementerian maupun lembaga pemerintah.
"Repdem juga turut mengawasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut, agar jangan sampai terjadi penyelewengan sekecil apapun " kata dia.
Repdem pun akan terus terlibat aktif dalam solidaritas sosial, saling membantu, gotong royong yang terus berjalan di masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada seluruh petugas medis juga para relawan yang bahu membahu menangani pasien dan ODP Covid-19 ini" pungkas Abe.
