Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Hal ini diungkapkan Rieke, kala melakukan interupsi di akhir rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (5/12/2024)
Dalam interupsinya, Rieke mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah sangat memprihatinkan, dengan adanya PHK massal dan deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut. Ia menilai, hal ini harus diwaspadai karena bisa berdampak pada krisis ekonomi yang lebih dalam.
“Ini saja terjadi PHK massal dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ia juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan tidak membahayakan keselamatan negara.
Rieke menekankan, pentingnya mengoptimalkan dana hasil penyelesaian kasus-kasus korupsi yang harus dikembalikan ke kas negara.
"Dan termasuk tadi juga disampaikan ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkapulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi, wajib dikembalikan ke kas negara," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dalam rekomendasinya, Rieke menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%.
Selain itu, ia juga mendukung penerapan sistem self-assessment monitoring dalam tata kelola perpajakan, yang menurutnya bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi serta strategi untuk melunasi utang negara.
“Sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal," ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Rieke mengajak seluruh anggota DPR dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dalam membatalkan rencana kenaikan PPN 12%.
“Saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%,” pungkasnya.
Sumber; www.pantau.com
