Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong pemerintah agar lebih serius hadir dalam pendanaan riset dan pengembangan industri pertahanan nasional.
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja reses bersama Komisi VI DPR RI ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (9/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Rieke menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya dukungan negara dalam upaya riset yang dilakukan PT Pindad, khususnya untuk memproduksi bahan baku strategis secara mandiri.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
Ia menilai, ketergantungan pada bahan impor seperti logam baja dan kuningan sudah seharusnya segera dikurangi demi kemandirian dan ketahanan nasional.
“Ini harus didukung penuh. Negara harus hadir secara penuh dalam mendanai riset dan pengembangan industri pertahanan, demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan nasional” kata Rieke Diah Pitaloka
Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa seharusnya negara tak hanya bergantung pada perusahaan pelat merah seperti PT Pindad untuk melakukan riset sendiri, tetapi hadir aktif melalui pendanaan yang memadai. Menurutnya, beban riset dan pengembangan tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BUMN, karena ini menyangkut kepentingan nasional.
“Jangan hanya dibebankan ke PT Pindad, tapi harus dibiayai oleh negara. Ini kepentingan nasional. Kalau peluru saja masih impor, bagaimana dengan alutsista lainnya?” tegasnya.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
Dalam kesempatan itu, Rieke juga menyinggung kebutuhan bahan baku amunisi seperti propelan, yang selama ini masih diimpor padahal bahan dasarnya tersedia di Indonesia. Ia menilai, jika Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan kapasitas produksinya, maka ketergantungan pada bahan baku luar negeri dapat ditekan sekaligus menghemat anggaran negara.
“Sekitar 70 persen bahan baku industri pertahanan Indonesia, khususnya logam seperti baja dan kuningan, masih bergantung pada luar negeri. Jujur saya sangat sakit hati Pak, karena sekarang kita tidak bisa beli bahan baku metalurgi. Ini tidak boleh terulang lagi,” ungkapnya.
