Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal setuju dengan usulan menghadirkan data desa presisi (DDP).
Pasalnya, data desa presisi tersebut bisa membuat pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terukur dan tepat sasaran.
“Saya yakin Presiden Joko Widodo akan setuju dengan usulan tersebut. Sebab pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa/ kelurahan,” ujar Rieke kepada wartawan, Kamis (1/12).
Baca: Data Desa Presisi Penting untuk Wujudkan Kesejahteraan
Rieke mengaku terus menyosialisasikan dan mendengarkan respons, saran, serta masukan dari masyarakat terkait urgensi DDP dengan memberikan kuliah umum di sejumlah universitas di Indonesia. Terbaru, Rieke memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/11).
Pada kesempatan itu, Rieke membahas tentang urgensi produk hukum DDP dengan tema “Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi”.
Menurut Rieke, data berbasis desa sangatlah penting agar pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terukur dan tepat sasaran. Presiden Jokowi diyakini sudah sangat paham terkait hal tersebut.
Rieke juga menilai keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia. Dalam konteks itu, kata dia, seharusnya satu data Indonesia berbasis pada data desa/kelurahan presisi. Tujuannya agar dihasilkan pembangunan yang akurat dan aktual.
Rieke juga siap berkolaborasi dengan birokrat di berbagai kementerian/lembaga, menyusun rencana peraturan pemerintah tentang data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi.
Baca: UMP 2023, Rahmad Handoyo: Wajar Kalau Ada Keberatan
Dekan Fakultas Hukum Unram, Hirsanuddin menilai gagasan Rieke dan kawan-kawan terinspirasi amanat Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pihaknya, kata Hirsanuddin, menyadari bahwa data negara dihasilkan harus tetap berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.
“Fakultas Hukum Unram siap berkolaborasi untuk hadirnya terobosan hukum untuk memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI, yang salah satu ciri pentingnya adalah integrasi data dari mulai tingkat desa/kelurahan di seluruh tanah air,” kata Hirsanuddin.
Menurutnya, hukum pendataan menjadi bagian penting bagi lahirnya data negara yang akurat dan aktual. Data tersebut menjadi prasyarat bagi kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah terukur, terencana, dan tepat sasaran.
