Tabalong, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengedukasi dan menyosialisasikan Pemilu 2024 kepada seluruh aparat desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua KPU Kabupaten Tabalong Ardiansyah mengatakan kehadiran Rifqinizamy ke Kabupaten Tabalong untuk menyukseskan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.
"Banyak ilmu dan wawasan terkait pemilu yang diberikan beliau dan kita bisa saling berkoordinasi agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan sukses," kata Ardiansyah di Tabalong, Senin (6/3).
Baca: Novita Hardini: Pentingnya Peningkatan Keterampilan Nasionalis
Ardiansyah berharap para aparat desa maupun kelurahan di lima kecamatan dapat meneruskan materi sosialisasi ke masyarakat desa sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat pada Pemilu 2024.
Anggota Komisi Komisi II DPR RI mengedukasi Pemilu 2024 di Kecamatan Muara Uya, Haruai, Bintang Ara, Murung Pudak, dan Tanjung.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy menuturkan pemilu legislatif dijadwalkan 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD R,I termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
"Setelah itu baru dilaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak se-Indonesia agar pada Pemilu 2029 dan Pemilu 2034 kita secara reguler hanya akan melaksanakan dua kali pemilu," ujarnya.
Ia mengatakan anggaran untuk pemilu akan membengkak jika pemilu tidak dilaksanakan serentak.
Untuk itu, ia berkomitmen menaikkan beberapa kali lipat untuk anggaran Pemilu 2024 dibanding pemilihan sebelumnya.
Baca: KPU & Bawaslu Harus Perketat Pengawasan Politik Uang di Pemilu
Dia menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp24,5 triliun kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2019, namun pada Pemilu 2024 meningkat menjadi Rp76,5 triliun.
"Kenaikan anggaran ini berdampak pada peningkatan honor anggota PPK, PPS, dan KPPS di TPS," ungkapnya.
Honor anggota KPPS pada Pemilu 2029 sebesar Rp500 ribu, sedangkan pada Pemilu 2024 menjadi Rp1,5 juta dan honor PPS naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta dengan masa kerja 20 bulan.
"Kenaikan honor Ini wujud kita memanusiakan petugas pemilu mengingat pada pemilu 2019 petugas KPPS yang meninggal sekitar 300 orang," tuturnya.
