Surabaya, Gesuri.id - Isu gerakan massa pada tanggal 22 Mei tak hanya mengguncang ibukota Jakarta, namun juga hingga di kota-kota besar lainnya tak terkecuali Surabaya. Hal itu bahkan hingga membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuat kebijakan untuk meliburkan sekolah pada hari tersebut.
Hal itu tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor 421/5908/436.7.1/2019. Pemkot Surabaya meminta pihak TK, SD, dan SMP untuk meliburkan muridnya pada Rabu (22/5). Keputusan ini diambil lantaran maraknya ancaman aksi menolak hasil Pemilu pada hari itu.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan bahwa keputusan untuk meliburkan para murid ini merupakan instruksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma meminta sekolah yang berada dalam wilayah kewenangan Pemkot untuk libur pada hari tersebut.
"Iya, ini merupakan instruksi langsung dari Bu Risma. Lalu disampaikan melalui Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah," ujar Fikser seperti dikutip dari laman IDN Times, Selasa (21/5).
Fikser menjelaskan alasan Pemkot meminta sekolah meliburkan muridnya adalah dugaan gangguan keamanan dan ketertiban pada hari tersebut. Gangguan keamanan ini berkaitan dengan penetapan hasi Pemilu oleh KPU.
"Jadi memang kita menyikapi tanggal 22 Mei itu supaya tidak ada khawatir orangtua terhadap anak-anaknya pada aktifitas itu," jelasnya.
Padahal, Fikser mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan akan adanya aksi yang akan dilakukan masyarakat di Kota Surabaya pada tanggal tersebut. Pihaknya hanya mengantisipasi atas ancaman-ancaman keamanan.
"Itu antisipasi saja. Kalau mendengarkan kabar atau laporan itu kita kan melihat di media. Jadi petugas keamanan juga bisa fokus untuk mengamankan di titik-titik tertentu," lanjutnya.
Meski diliburkan, Pemkot mengimbau guru-guru agar tetap memberikan tugas-tugas atau materi pembelajaran sehingga murid tetap dapat belajar meski sedang diliburkan.
"Selain itu kan mereka sudah selesai ujian. Jadi itu alasan kami," pungkasnya.
