Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap fakta mengejutkan soal program bantuan sosial (bansos) yang banyak disalurkan pada Januari-Februari menjelang Pilpres 2024.
Risma menyebut penyaluran bansos itu di luar tanggung jawabnya.
"Nggak tahu saya (banjir bansos)," kata Risma, ditemui setelah rapat.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
"Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Aku nggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi," sambungnya.
Menurutnya, kegiatan memberikan bansos bukanlah hal yang salah. Namun demikian, dirinya merasa tidak berhak berkomentar banyak menyangkut fenomena banjir bansos yang terjadi. Ia juga menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terlibat.
Awalnya, masalah penyaluran bansos menjelang pilpres ini dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Pada Rapat Kerja (Raker) (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial, di Senayan, Selasa (19/3/2024), para wakil rakyat juga mempertanyakan hal itu.
Dilansir dari detikFinance, Rabu (20/3/2024), Risma dicecar banyak pertanyaan oleh sejumlah anggota dewan. Salah satunya ialah Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis. Mulanya, Iskan bertanya terkait dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada bulan Januari-Februari 2024.
"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang," kata Iskan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Menurut Iskan, biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa). Sementara Silpa sendiri biasanya dipergunakan untuk gaji pegawai.
"2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali Silpa. Silpa dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?," ujar Iskan.
Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti juga turut menyinggung persoalan bansos. Berdasarkan temuannya di sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada awal tahun atau tepatnya sebelum kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, bansos pangan mengalir deras.
