Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan akan terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.
“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan DTKS setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Risma dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).
Baca: DPR: Kenaikan Harga BBM Untuk Kurangi Beban Subsiidi Energi
Risma menambahkan bahwa Pembaharuan DTKS merupakan masukan dari pemerintah daerah. Bahkan masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.
“Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,” terangnya.
Risma mengatakan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp600 ribu.
“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” tuturnya.
Baca: Puan Lakukan Pertemuan Dengan Menteri Ekonomi Jepang
Risma menjelaskan bahwa dalam penyaluran BLT BBM nanti, Kementrian Sosial (Kemensos) siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak bisa datang ke kantor pos.
“Kita sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi jalur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” tegasnya.
