Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan para kepala daerah untuk menyampaikan laporan yang jujur dan akurat terkait stok pangan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya terkait stok dan kondisi pangan di daerah masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Rokhmin Dahuri usai mendampingi Presiden dalam acara Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025) kemarin.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
Ia menyoroti kecenderungan sejumlah kepala daerah yang hanya menyampaikan laporan “indah” saat berbicara di hadapan Presiden.
“Waktu panen raya di Majalengka, semua gubernur yang bicara ke Presiden menyampaikan laporan yang bagus-bagus. Saya harap itu laporan yang jujur. Tapi tetap perlu dicek ulang, jangan sampai data di lapangan tidak sesuai kenyataan,” tegasnya.
Rokhmin Dahuri mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Guru Besar IPB University menyebut dua fokus utama kebijakan Presiden Prabowo di bidang pangan adalah: Pertama meningkatkan produksi komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, dan gula hingga melampaui kebutuhan nasional. Kedua meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak sebagai ujung tombak ketahanan pangan.
Meski produksi beras tahun ini diprediksi melampaui kebutuhan nasional, Rokhmin Dahuri menyoroti tantangan distribusi yang belum merata, terutama ke wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Beliau mengingatkan bahwa produksi tinggi saja tidak cukup, jika tidak diimbangi dengan sistem distribusi pangan yang merata dan efisien.
“Tahun ini kita diprediksi surplus beras. Tapi persoalan klasik masih ada: distribusinya belum merata, terutama ke daerah-daerah timur seperti NTT. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Ia juga mengkritisi peran tengkulak yang masih mendominasi rantai distribusi, membuat harga tidak stabil dan merugikan petani.
"Tantangannya adalah memperbaiki sistem logistik dan transportasi. Jangan sampai tengkulak terus mengeksploitasi sistem distribusi kita,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu.
Prof. Rokhmin Dahuri menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak, baik pusat maupun daerah, untuk bekerja transparan dan kolaboratif dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo soal kemandirian pangan jangka panjang.
