Jakarta, Gesuri.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri mengatakan jika beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak berimplikasi pada kontradiksi di lapangan.
Khususnya terkait berhentinya sebagian usaha penangkapan ikan dan perusahaan pengolahan perikanan, dilema operasional nelayan, persoalan perizinan usaha dan penurunan produksi dan produktivitas, dan tatakelola perikanan yang belum efisien serta efektif.
Baca: Di Hadapan Nelayan Pangandaran Hasto Puji Kinerja Susi
“Kebijakan tersebut menimbukan efek secara langsung maupun tidak langsung pada usaha kelautan dan perikanan di Indonesia. Akibat kebijakan, terdapat kesenjangan antara potensi dan produksi sektor perikanan di Indonesia,” kata Rokhmin di Jakarta, Kamis (6/12).
Rokhmin menambahkan pada tahun 2016 potensi sektor perikanan mencapai 12,5 juta ton dan produksinya hanya 6,83 juta ton, produksi sektor perikanan juga mengalami penurunan menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2017.
Baca: Jaga Perairan untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia
“Perlu ada strategi nasional untuk meningkatkan produksi yang juga didukung oleh percepatan pembangunan industri perikanan dengan kebijakan yang berbasis data yang benar, jangan asal ibu senang,” tegasnya.
“Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir itu harus dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan sektor usaha pendukung lainnya,” tandasnya.
