Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengaku kecewa kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terkait ada beberapa rumah sakit (RS) rujukan pasien COVID-19 yang sengaja mencari keuntungan.
Ada rumah sakit yang mulai nakal. Karena anggarannya itu kalau orang sampai meninggal bisa antara 45 juta sampai 90 juta.
"Saya menunjukkan kekecewaan saya kepada Menteri Kesehatan. Karena sudah beredar (rumah sakit nakal) dimana-mana, seperti di Medan, Manado, Surabaya, Ciamis, Pasuruan dan lain-lain. Banyak masyarakat yang meninggalnya bukan Covid-19 tapi dinyatakan COVID-19. Bahkan sudah banyak masyarakat yang melawan rumah sakit," kata Said di Jakarta, Kamis (16/7).
Baca: Puan Beri Sejumlah Catatan Terkait Penanganan COVID-19
Lantas dia mencontohkan kemarahan masyarakat terhadap RS yang sengaja membuat pasien negatif menjadi positif COVID-19 hanya untuk mendapatkan keuntungan. Persoalan itu terjadi di Kota Surabaya beberapa waktu lalu.
"Contoh yang di Surabaya. Ada masyarakat steril betul dari rumah, kemudian berangkat ke rumah sakit karena diapet dan meninggal di rumah sakit. Begitu meninggal langsung dinyatakan meninggalnya positif COVID-19," kata dia.
"Begitu keluarga minta surat, dikeluarkanlah surat bahwa almarhum ini meninggal COVID-19. Nah, kemudian marah keluarganya dan rumah sakit dituntut. Begitu dituntut baru rumah sakit menarik surat pernyataan COVID-19 diganti bahwa meninggalnya karena gagal jantung. Kan repot kalau sampai seperti ini," tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tindakan yang dilakukan oknum RS nakal ini sesungguhnya telah melanggar etika kedokteran.
"Ada rumah sakit yang mulai nakal. Karena anggarannya itu kalau orang sampai meninggal bisa antara 45 juta sampai 90 juta. Tapi inikan melanggar etika kedokteran, kemudian secara kemanusiaan ini memang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan oleh rumah sakit," kata dia.
Said berpandangan, dalam menangani persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan sudah selayaknya membentuk tim satuan tugas (Satgas) untuk membongkar kejahatan-kejahatan di RS rujukan pasien COVID-19.
Baca: DPR Minta Masifkan Sosialisasi Istilah-istilah Baru Corona
"Saya sampaikan kepada pak menteri kesehatan, yang pertama kalau ini terjadi maka harus ada tim satgas khusus yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kalau itu betul maka pecat saja dokternya yang bertanggungjawab," katanya.
Tak hanya itu, dia juga menyarankan akreditasi rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan-kecurangan tersebut dicabut agar tidak menjadi rujukan bagi pasien Covid-19.
"Tapi kalau ternyata itu di rumah sakit tidak satu atau dua, memang betul menyatakan sebentar-sebentar COVID-19, akreditasinya dicabut saja supaya tidak menjadi rujukan. Dua hal itu yang diperlukan, jangan sampai anggaran penanganan COVID-19 yang 87,5 triliun habis gara-gara orang yang sesungguhnya tidak COVID-19 dinyatakan COVID-19," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan.
