Ponorogo, Gesuri.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menggunakan jalur darat dalam perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta, Minggu (27/12).
Mantan Wali Kota Surabaya ini pun mampir ke desa-desa yang dilaluinya dalam perjalanan. Di antaranya ke Desa Krebet, Kecamatan Jambon, dan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong
Baca: Risma Mulai Aktifitas Sebagai Mensos, Senin Ini
Di Krebet, Risma diiringi rombongan dari Kementerian Sosial, menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa kursi roda, walker, dan kruk.
Kemudian bantuan alat pelindung diri (APD), alat peraga edukasi, sembako, alat peraga edukasi, peralatan belajar anak, sheltered workshop, layanan home care dan day care, dan sebagainya.
Risma juga khusus membawa bantuan sambel goreng tempe yang dibeli dari industri rumahan di kawasan eks lokalisasi Dolly Surabaya yang kini sudah menjadi pemukiman warga.
Kepada para penyandang disabilitas yang mendapatkan program pemberdayaan dengan pemberian layanan vokasional, Risma berkomitmen meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas intelektual.
“Mereka harus punya kemandirian dengan perlahan mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Saya juga bawa bibit lele, nanti kita lihat progress-nya. Kalau ini bagus bisa diberdayakan untuk yang lain. Memang berat. Tapi harus dilakukan,” kata Risma.
Dia menjelaskan Risma, bantuan yang dimaksud bukan bertujuan charity, melainkan memilik aspek berkelanjutan.
Baca: Risma: Kelola Dana Kemensos Bukan Pekerjaan Ringan!
Selain itu, pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis bagi para penyandang disabilitas.
“Dari Kementerian Kesehatan perlu kami mendapatkan dukungan medis. Nah ini kan tidak di sini saja. Saya juga mengamati di daerah-daerah lain di Indonesia,” sebutnya.
Untuk menangani fenomena banyaknya penyandang disabilitas intelektual, dia sudah menghubungi sejumlah rektor berbagai universitas.
Hal itu dia lakukan sebagai Menteri Sosial untuk mendapatkan pandangan secara antropologis sebelum mengeluarkan kebijakan bagi para penyandang disabilitas.
