Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menilai alih fungsi lahan di kawasan Puncak oleh PTPN bersama mitra kerjanya tidak diperhitungkan dengan cermat.
Tindakan tersebut akhirnya berimbas pada berkurangnya area lahan untuk resapan air dan diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Tadi PTPN dengan kesadarannya mengatakan memang ada kesalahan yang dilakukan oleh PTPN. Dalam hal ini adalah terkait dengan alih fungsi lahan ini dari perkebunan teh menjadi yang ada tempat wisata, itu bukan?” kata Sadarestuwati, dalam rapat kerja Komisi VI bersama PTPN, Rabu (19/3).
“Nah, ini yang tidak diperhitungkan dengan cermat, tidak diperhitungkan dengan baik. Karena dengan menghilangkan tanaman utama, membuat kemampuan menahan air menjadi sangat berkurang,” sambung dia.
Sadarestuwati menilai, PTPN maupun mitra kerjanya seharusnya tidak perlu mendirikan banyak bangunan hanya demi mengikuti perkembangan model tempat wisata saat ini.
“Karena apa? Dengan wisata agrikulturnya itu sudah cukup bagus. Dengan berdirinya bangunan-bangunan yang justru kehilangan banyak area untuk menampung air, untuk menahan air. Nah, ini yang menyebabkan, salah satu penyebab terjadinya banjir,” kata Sadarestuwati.
Atas dasar itu, Sadarestuwati meminta PTPN untuk segera melakukan evaluasi internal dan mengembalikan area-area lahan yang seharusnya tetap menjadi perkebunan.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Kita menebang berarti juga harus mau menanam, untuk menggantikan dari tanaman yang hilang tersebut. Itu yang berkaitan dengan terjadinya banjir, salah satunya akibat alih fungsi lahan tadi yang sudah di-iya-kan oleh PTPN,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mengakui adanya kelalaian dalam pengelolaan lahan di kawasan Puncak, Bogor, yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir besar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada awal Maret 2025.
