Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengatakan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengubah tarif KRL tahun depan atau 2023 berlawanan dengan program pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemacetan dan akan menimbulkan persoalan baru.
Baca: Sekjen Hasto: Mentan Syahrul Sebaiknya Diganti Saja
“Ya bagaimana, kita tujuan untuk membangun KRL itu kan salah satu moda transportasi massal yang kita harapkan itu nanti bisa menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas, kalau kemudian KRL subsidi dicabut untuk “orang kaya” dan cara membedakannya bagaimana? apa nanti kalau bisa toh bisa membedakan, kemudian apa tidak terjadi masalah baru,” jelas politisi PDI Perjuangan itu saat dikonfirmasi Gesuri.id, Jumat (30/12).
Lebih lanjut dirinya juga menilai nantinya semua akan beranggapan bahwa kita rakyat Indonesia juga mempunyai hak yang sama, tapi kemudian justru pemerintah akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik.
“Ini kan nggak masuk akal, katanya ingin menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lantas tetapi memberikan subsidi untuk mobil listrik yang dibenak mereka saya nggak ngerti loh, gak paham karena ini sama sekali tidak pernah kemudian diskusikan di komisi. Kalau kemudian mobil listrik diberikan subsidi apa jadinya? Ini pasti akan menjadi meledak tidak karuan dan yang namanya traffic yang tidak bisa dihindari lagi akan terus. Sama dengan menumbuhkan supaya kemacetan ini tidak bisa terselesaikan, kan aneh ini dua kebijakan yang kontra, di sisi lain kepingin menyelesaikan masalah kemacetan dan di sisi lain menambah kemacetan kan aneh,” tegasnya.
Dirinya juga mengatakan meski pemerintah rencana membuat suatu system tapi apakah betul akan mampu menyelesaikan persoalan. Politisi asal Jawa Timur ini juga mempertanyakan bagaimana pemerintah kategori “Orang Kaya” itu bagaimana.
“Makanya kan mereka akan membuat satu apa namanya system, tetapi apa betul. Terus yang dikatakan yang kaya itu bagaimana, orang kaya tidak boleh kemudian naik KRL, harus naik apa, apa harus naik mobil pribadi lah wong kita itu ingin segera menyelesaikan masalah kemacetan dan justru sebanyak-banyaknya kita membangun yang namanya transportasi massal,” mempertanyakan.
Baca: Reshuffle, PDI Perjuangan: Antitesis Jokowi Tarik Diri !
Dirinya juga mengatakan pasti akan memanggil Kementrian Perhubungan usai masa reses dan mendorong persoalan ini untuk diprioritaskan dalam pembahasan di komisi V agar tidak terjadi simpang siur dimasyarakat.
“Nanti pada saat setelah reses pasti akan ada apa namanya rapat dengan Kementerian Perhubungan dan saya sendiri pasti akan juga meminta agar segera ini dibahas di komisi, supaya tidak terjadi masalah artinya simpang siur di masyarakat kita, kasihan masyarakat kita. Secepatnya saya akan segera minta agar persoalan ini di prioritaskan untuk mengadakan rapat dengan Kementerian perhubungan,”tutupnya.
