Jakarta, Gesuri.id - DPR RI meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran Minyakita 1 liter. Penghitungan tersebut dianggap mendesak sebab berkaitan erat dengan proses hukum yang harus dijalani sejumlah produsen nakal yang mengurangi volume minyak goreng tersebut.
Terlebih, seluruh proses perencanaan hingga distribusi Minyakita ke pasar rakyat menggunakan uang subsidi yang bersumber dari pajak rakyat.
“Mari kita awasi bersama dan isu ini tidak boleh gampang luntur karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen atas pembelian produk. Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” ujar Sadarestuwati, Anggota Komisi VI DPR RI.
Menurut Srikandi dari PDI Perjuangan itu, rakyat berhak tahu atas gagalnya proses produksi yang jujur, adil dan transparan dari Minyakita di beberapa produsen nakal itu. Terlebih, minyak goreng tersebut adalah program subsidi pemerintah.
“Bahaya sekali ini takaran minyak subsidi buat rakyat kecil dicurangi, Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya. Soalnya, ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tigabelas ini bagi rakyat,” terang perempuan kelahiran Jombang itu.
Usai menghitung berapa jumlah botol dan literan yang dicurangi, lanjut Sadarestuwati, instrumen pengawasan dan penegakan hukum seperti Inspektorat Kementerian, BPK dan Polri segera lakukan langkah taktis penghitungan kerugian negara. “Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” tegas politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini.
Dia menyebut temuan Minyakita ini menjadi ironi tiada akhir atas penderitaan rakyat. Sebab, belum surut isu blending dan oplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini diterpa lagi Sunatan Takaran Minyakita. “Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera di tangani dan di tuntaskan secara serius tanpa pandang bulu. Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan Rakyat, Bangsa, dan Negara,” tandasnya.
