Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Safarudin mendesak penyelesaian adil untuk kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh absen saat warganya dirugikan dalam praktik bisnis.
Safarudin menyatakan bahwa perkara ini bukan sekadar soal upah layak atau kompensasi asuransi, melainkan menyangkut etika bisnis yang harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
“Mencari uang, bisnis, tapi tidak memperhatikan hak asasi manusia, untuk apa?” kata Safarudin, Selasa (22/4).
RDPU tersebut digelar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi terhadap para mantan pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Sirkus Taman Safari Indonesia (TSI).
Rapat Komisi III DPR menghadirkan sejumlah pihak terkait, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, kuasa hukum para mantan pemain sirkus, serta perwakilan dari manajemen sirkus OCI dan TSI.
Dalam rapat itu, Safarudin turut menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kecelakaan kerja pemain sirkus yang tidak ditangani dengan semestinya, dugaan eksploitasi anak di bawah umur, hingga janji pendidikan di luar negeri yang berubah menjadi pemaksaan kerja sebagai pemain sirkus.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Apakah benar ada pemain yang mengalami cedera atau cacat namun tidak mendapatkan penanganan yang layak Lalu, bagaimana peran Polda Jabar saat sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM?” tuturnya.
Salah satu aspek penting yang turut dibahas dalam RDPU Komisi III adalah perlunya kejelasan motif awal OCI yang menjanjikan anak-anak akan disekolahkan ke luar negeri.
“Namun kenyataannya mereka justru dijadikan pemain sirkus. Ini harus dijelaskan secara transparan,” ungkap Safarudin.
