Jayapura, Gesuri.id - Sekretaris Komisi I DPRD Papua, Mathea Mamoyao meminta pelibatan masyarakat Papua lebih dalam terkait kesepakatan pembahasan 51 persen saham PT Freeport Indonesia antar holding BUMN tambang PT Inalum bersama Freeport Mc Moran.
Bahkan wanita asli suku Komoro ini mengatakan, mestinya pemerintah pusat harus melibatkan masyarakat Papua terutama pemilik area tambang Freeport tersebut.
Baca: Jokowi Genjot Penerimaan Negara Lebih Besar dari Freeport
“Itu perlu dijelaskan kepada kami orang asli yang mendiami sekitar Freeport, apa saja yang harus dilakukan dengan saham 51 persen tersebut,“ kata Mathea Mamoyao, Senin (30/7).
Apalagi ungkap Mathea, selama ini banyak perdebatan oleh orang-orang yang mengetahui tentang Freeport ini, cukup ramai, namun mereka tidak pernah berbicara keterlibatan dua suku Kamoro dan Amungme yang mendiami tambang raksasa tersebut.
Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar dua suku besar Kamoro dan Amungme itu dilibatkan dalam pembahasan 51 persen saham Freeport tersebut.
Selain itu, lanjut Mathea, Pemerintah Indonesia juga harus melibatkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkait 51 persen saham itu.
Menurutnya, dengan keterlibatan kedua suku besar di Mimika itu, selaku pemilik hak ulayat bisa mengetahui bagaimana pembagiannya.
Baca: Freeport: Kesepakatan dengan RI jadi Contoh Bagi Dunia
Mathea menambahkan, mengingat dulu kami diberikan saham sebesar 1 persen, tetapi sampai sekarang kami tidak tau kegunaanya seperti apa.
"Jadi kami harap pembahasan 51 persen ini, kami Papua juga harus terlibat. Karena kami masyarakat Papua masih ada dan Freeport berada di tanah kami milik orang Papua,“ tandas Mathea.
