Jakarta, Gesuri.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta membentuk Kementerian Haji untuk mengurangi beban Kementerian Agama dan bisa mengatasi persoalan penyelenggaraan haji yang terjadi setiap tahun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengungkapkan bahwa beberapa permasalahan haji itu di antaranya terkait katering, jumlah tim kesehatan, pemondokan hingga biaya untuk berangkat haji.
Baca: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
"Devisa negara ke luar, tapi pelayanan yang didapatkan jamaah haji Indonesia tidak kunjung membaik," tuturnya di Jakarta, Selasa (18/6).
Selain itu, alasan lainnya Said mendorong dibentuknya Kementerian Haji yaitu karena Kementerian Agama saat ini mengurusi banyak aspek kehidupan, di antaranya persoalan pendidikan agama baik iti Bimas Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan Konghucu.
"Ditambah lagi Kemenag harus menangani sedekah, wakaf dan haji setiap tahun yang itu berat sekali bebannya," katanya.
Baca: Ganjar Ungkap Alasan Tak Hadiri Gelar Griya di Kediaman Megawati
Ditambah lagi, menurut Said, relasi antara Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga dinilai kurang solid.
"Maka dari itu, agar urusan haji berjalan mulus, maka harus ada Kementerian Haji sendiri," ujarnya.
