Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Rakernas V PDI Perjuangan, 24-26 Mei.
Said mengatakan pembahasan itu mencakup Pilkada serentak 2024 hingga membicarakan sikap partai untuk lima tahun mendatang.
“Rakernas itu akan membahas hal-hal strategis lima tahun ke depan, baik secara politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan tentu tentang pilkada serentak di 2024,” kata Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/5).
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap Sebagai Oposisi Adalah Pendapat Pribadi!
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menganggap pembahasan mengenai sikap PDI Perjuangan dalam menghadapi tantangan bangsa dalam lima tahun ke depan menjadi penting. Menurutnya, bahasan tersebut lebih penting ketimbang penentuan sikap PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Strategis 5 tahun ke depan, apa sih tantangan bagi bangsa ini, baik secara ekonomi, ideologi, budaya, dan sosial, serta pertahanan. Itu yang jauh lebih penting daripada berkutat soal di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan Rakernas bukanlah forum untuk menentukan sikap dalam pemerintahan. Menurutnya, sikap tersebut telah diserahkan partai kepada Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
“Rakernas tidak dalam forum di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan, karena apa, karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketua Umum,” ujarnya.
Said juga memandang susunan kabinet pemerintahan nantinya adalah kewenangan penuh presiden terpilih. PDI Perjuangan tidak akan melakukan cawe-cawe.
“(Penyusunan kabinet) Itu kewenangan penuh bapak presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ, bagaimana caranya, tidak bolehlah. Etik harus dibangun oleh kami,” tegas Said.
