Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kesangsian sejumlah pihak soal penetapan status tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disebut sarat nuansa intervensi politik.
Jawaban KPK tersebut harus disampaikan ke publik demi marwah lembaga antirasuah.
BaCa: Ganjar Sentil Jokowi yang Tak Kembalikan KTA PDI Perjuangan
"Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," kata Said.
PDI Perjuangan juga meminta KPK bertindak proporsional dan menjaga lembaga dari intervensi siapapun dalam menangani kasus hukum yang menyeret Hasto.
"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. Bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga," kata Said.
Kasus yang menjerat Hasto juga diharapkan tidak di bingkai atau sengaja diperluas ke mana - mana. Apalagi Hasto sudah menyatakan akan patuh terhadap hukum, dan selama ini juga telah dibuktikan dengan memenuhi setiap panggilan pemeriksaan di KPK.
BaCa: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurutnya semua pihak tidak perlu berspekulasi KPK akan memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi kata Said, kasus Harun Masiku tidak punya hubungannya sama sekali dengan ketua umum.
PDI Perjuangan meminta tak ada pihak yang menggiring opini jauh lebih jauh ketimbang proses hukum yang berjalan di KPK. Said mengingatkan Indonesia adalah negara hukum, bukan dimiliki kekuasaan tertentu apalagi pengadilan opini.
