Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah meminta Presiden RI Prabowo Subianto melakukan evaluasi jajaran menterinya.
Dia melihat ada bawahannya yang masih belum bekerja maksimal.
"Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap presiden dan hari ini bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya dan ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2).
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Said juga mengkritik keras ada menteri yang justru mengeluarkan kebijakan yang membebani Prabowo selaku Presiden RI.
Bahkan, tidak jarang Prabowo harus turun tangan gara-gara kebijakan tersebut.
"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.
Said pun mencontohkan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 Kg.
Akibatnya, masyarakat banyak yang mengantree untuk membeli gas itu di pangkalan.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
"Elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaosly di masyarakat bawah," ungkapnya.
Namun, Said mengatakan Presiden Prabowo yang paling mengetahui siapa menteri yang dianggap layak direshuffle dari kabinet.
"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yng perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebbagai mimpi presiden," pungkasnya.
