Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional ialah penanganan pandemi COVID-19.
Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan dan efektifitas belanja penanganan COVID-19 yang diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga pembiayaan koperasi.
Baca: Kasus Covid Terus Bertambah, Ekonomi Sulit Pulih
Program insentif dunia usaha dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan atau pun kelembagaan.
"Yang saya maksud di luar skema perbankan dan kelembagaan. Karena sebagaimana kita tahu, ada 64 juta UMKM, 40 juta masuk dalam skema perbankan, 20 juta masuk dalam skema kelembagaan, yang 4 juta ini perlu penanganan khusus dan angka 4 juta ini pernah disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan (Menkeu)," kata Said di Jakarta, Rabu (16/7).
Politisi PDI Perjuangan ini memberikan perhatian khusus di sektor penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi.
Baca: Bang Dhin Minta Pemprov Fokus Kuatkan UMKM
Ia meminta penjelasan terkait kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait tantangan infrastruktur yang tidak merata dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ).
"Bagaimana kondisi pendidikan kita, anak-anak didik kita. Tidak bisa lagi melihat Indonesa dari Jakarta, karena infrastrukturnya, pendidikan kita memang tidak pernah merata. Kalau kondisinya, masih seperti ini. 17% daerah kita tidak teraliri listrik. Contoh nyata, di Sumenep ada 287 desa, 34 desa tidak ada listrik, itu di Jawa, bagaimana di luar Jawa," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
