Jakarta, Gesuri.id - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan revisi UU IKN itu perlu disempurnakan segera lantaran IKN merupakan proyek jangka panjang.
"Revisi ini sangat minor sebagai usaha untuk membuka ruang investasi dan pembiayaan yang bagus untuk IKN. Apalagi proyek IKN ini jangka panjang, sehingga segala hal yang perlu disempurnakan malah harus sesegera mungkin dikerjakan, termasuk payung hukumnya," ujarnya.
Ihwal porsi APBN dalam rencana anggaran IKN yang dipersoalkan Irwan, Said menekankan hanya 20 persen. Dengan demikian, kata Said, segala hal menyangkut kebutuhan pembiayaan sisanya yang berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), harus dipersiapkan dengan baik sejak dini.
Baca: Said Minta Arab Saudi Tingkatkan Investasi di Indonesia
"Pada rencana anggaran terkait IKN, porsi APBN hanya 20 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan IKN. Karena dukungan APBN hanya 20 persen, maka IKN sangat bergantung pada pembiayaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta murni. Maka segala hal yang menyangkut kebutuhan untuk menopang KPBU maupun swasta murni harus sejak awal dipersiapkan dengan baik," kata dia.
Said menjelaskan soal klaim Irwan bahwa Abu Dhabi dan Dubai tidak ada rencana partisipasi investasi dalam pembangunan infrastruktur di IKN.
Said mengatakan sejauh ini semua investasi swasta asing masih dalam proses, termasuk Abu Dhabi, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Uni Eropa.
Baca: Anas Paparkan Sejumlah Program Prioritas
"Terkait investasi swasta asing, sejauh ini semua masih dalam proses, baik itu dari Abu Dhabi, Jepang, Korea Selatan, maupun beberapa negara di Uni Eropa. Saya kira itu wilayah teknis, dan Otorita IKN memiliki otoritas penuh untuk menawarkan menu-menu investasi pada IKN," katannya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini optimis proyek IKN menjanjikan skema investasi yang menarik. Said menyebutkan ada skema lain pula yang menurutnya menjanjikan setelah proyek IKN ini terealisasi.
"Kita optimis IKN ini menjanjikan skema investasi yang sangat menarik, terlebih bila infrastruktur dasar yang dibiayai oleh APBN telah terbangun. Skema lain yang menjanjikan adalah kerja sama bisnis terkait aset-aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Sesuai UU IKN, aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan sebagai usaha bersama antara pemerintah dan badan usaha, termasuk pembelian aset. Ada banyak opsi dan pilihan-pilihan yang menjanjikan," ujar dia.
