Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mengusulkan pembangunan ibu kota negara baru sebaiknya ditunda terkebih dahulu, sambil menunggu pemulihan dampak pandemi COVID-19.
"Kebijakan ini (pembangunan ibu kota negara) hemat saya patut didukung penuh, namun karena kehidupan kebangsaan dan rakyat kita yang masih terbebani kondisi ekonomi dan kesehatan, dan sumber daya negara banyak terkonsentrasi untuk penanganan akibat dampak pandemik COVID-19 ini, maka sangat bijak bila pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut di hold sementara waktu," katanya di Jakarta Senin (22/3).
Walaupun demikian, politisi PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa pembangunan ibu kota negara baru tetap harus dilakukan.
Baca: Dampak Pandemi, Rokhmin Minta Perhatian Khusus ke Nelayan
Namun, dengan catatan yaitu di saat usaha pemulihan ekonomi dan kesehatan di Tanah Air sudah berhasil.
"Dibagi beban dan tugasnya antara APBN murni secara multi years, kerja sama pemerintah dan KPBU serta swasta murni. Proyek ini akan menyerap tenaga kerja, menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru, serta menopang tata kelola pemerintahan dan kenegaraan yang modern, ramah lingkungan, dan menjadi kebanggaan nasional," tuturnya.
Said menjelaskan, pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah proyek strategis nasional yang tujuannya untuk jangka panjang. Salah satunya yaitu untuk memecah konsentrasi ekonomi dan pemerintahan di Jakarta. Sehingga DKI Jakarta bisa menjadi kota yang terkonsentrasi sebagai pusat bisnis dan ekonomi.
"Cita-cita pemindahan ibu kota negara. Pada tahun 1950 Presiden Sukarno pernah memikirkan pemindahan ibu kota negara ke Samarinda atau Palangkarya. Pada tanggal 17 April 1957 dibuat Tugu Sukarno di Palangkaraya yang diresmikan langsung oleh Presiden Sukarno," katanya.
"Namun setelah lebih dari setengah abad berlalu, dengan melihat beban Jakarta yang nyaris over carrying capacity dari segala hal, maka pemindahan ibu kota negara dengan wawasan tantangan nasionalisme versus kosmopolitanisme ke depan, jadi wajar bila Presiden Joko Widodo membuat kebijakan memindahkan ibu kota negara," lanjutnya.
Baca: Eri Cahyadi Pastikan Data MBR Segera Diperbaharui
Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap rencana pembangunan Istana Kepresiden dalam waktu dekat di kawasan ibu kota negara baru.
Suharso menyatakan, masterplan pembangunan ibu kota baru terus dimatangkan. Sedangkan groundbreaking pembangunan rencananya dilaksanakan tahun ini.
"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di-masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan, kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," kata Suharso seperti disiarkan di channel YouTube Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3).
