Samarinda, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengecam agar perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) jangan sampai terus-terusan merugikan rakyat.
Baca: Rio: Sosok Sekda DKI Harus Trengginas, Cerdas, Gesit
"Perusahaan yang sudah diberi kontrak PKP2B oleh pemerintah pusat di daerah, seyogianya mau bekerja sama dan mau memperhatikan kondisi masyarakat daerah," tegas Samsun di Samarinda, Selasa (31/1).
Pernyataan tersebut ia lontarkan lantaran mendengar keluhan warga RT 03 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, yang diketahui aktivitas pertambangan batu bara milik PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), menimbulkan persoalan kehilangan sumber air bersih dan warga kerap di ganggu spesies hutan berupa monyet.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara itu menginginkan, agar masyarakat sekitar perusahaan juga merasakan dampak positif atas kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut yang bukan hanya sekedar mengeruk hasil alam di Kaltim terutama di Sanga-Sanga.
“Wajar kalau masyarakat kali ini banyak menuntut terkait dengan bantuan dan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat daerah,” kata Samsun yang juga politisi PDI Perjuangan.
Atas perihal di atas, ia siap menjadi fasilitator antara masyarakat dengan perusahaan, dengan tujuan agar warga mendapatkan kenyamanan dan manfaat atas kehadiran perusahaan, dalam artian terbebas dari konflik sosial.
“Saya siap fasilitasi selagi untuk kepentingan rakyat,” sambung Samsun.
Sementara itu beberapa waktu lalu, warga Dusun RT 03 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Syahruddin menuturkan, pada tahun-tahun sebelumnya pihaknya yang memiliki kebun buah-buahan biasa menikmati hasil berlimpah hingga bisa menjualnya. Namun saat ini berbeda sejak kehadiran PT ABN.
“Sekarang, jangankan ada buahnya, semua habis diserang monyet dan hama hutan lainnya karena habitat mereka terganggu diduga akibat beroperasinya PT ABN,” kata Syahruddin.
Syahruddin menyebutkan kalau sejak dirinya remaja, lalu menikah dan kini anaknya telah berada di bangku kuliah, tidak ada gangguan hewan hutan meski ada banyak hutan.
“Setelah masuknya PT ABN hutan habis, habitat juga habis. Bahkan monyet sampai melompat ke kos-kosan warga,” kata Syahruddin.
Baca: Puan Tekankan Partisipasi Perempuan bagi Negara-Negara Islam
Dituturkan Syahruddin, hal demikian kerap disampaikan juga kepada PT ABN, namun mereka justru balik bertanya tentang keberadaan kebun dan mengatakan sudah mengeceknya.
“Mestinya pihak PT ABN setelah mengetahui hal itu bisa memiliki kebijaksanaan baik tetapi malah berbahasa demikian. Begitu juga dengan sumur yang kering. Warga sekarang hanya berharap pada air hujan yang di tampung dan di beri obat agar bisa digunakan,” ungkap Syahruddin.
Kurator: Nanda.
