Jakarta, Gesuri.id - Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Alm Jacob Nuwa Wea pernah 'ngotot' soal keberadaan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang terletak di perairan Laut Timor, wilayah selatan Indonesia, yang terus menyimpan tanda tanya, sebelum Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga mengklaim Pulau Pasir adalah milik Indonesia.
Baca: Puan Harap G20 Perkecil Perbedaan Antar Negara Lewat Dialog
KatongNTT.com mencatat, Sabtu (12/11), saat menjadi Menakertrans, Jacob Nuwa Wea bertekad mengambil kembali pulau nelayan Indonesia, khususnya Pulau Rote, Sabu, dan Makassar. Politisi PDI Perjuangan itu berencana membangun 100 unit rumah sederhana di Pulau Pasir. Adapun biayanya diambil dari pos anggaran di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Saya akan kirim transmigran ke Pulau Pasir,” ujar alm.
Dalam sebuah diskusi terbatas dengan almarhum, Jacob Nuwa Wea menegaskan sangat yakin bahwa pulau tersebut sering dikunjungi nelayan-nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi. Hal itu sudah terjadi sejak ratusan tahun silam dan ada sejumlah bukti sejarah. Penegasan Jacob Nuwa Wea itu kemudian menjadi kontroversi hingga akhir masa jabatannya seiring dengan turunnya Presiden Megawati Soekarnoputri.
Kondisi yang sama kembali terjadi setelah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dimana ia mengklaim Pulau Pasir adalah milik Indonesia sehingga setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.
“Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan. Apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!” ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).
Tidak berapa lama, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah pernyataan Sandiaga Uno dan menyatakan gugusan Pulau Pasir bukanlah bagian dari wilayah Indonesia.
Ferdi Tanoni selaku pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, NTT, dengan tegas mendukung sejumlah upaya untuk memastikan Pulau Pasir adalah milik Indonesia. “Kita beri apresiasi pada Pak Sandiaga Uno, tapi perlu ada klarifikasi lanjut. Saya yakin, pernyataan sekelas Pak Sandiaga Uno pasti ada sejumlah dasar pertimbangannya,” ujarnya.
Baca: Teriakan 'Puan Presiden' di Korsel, Basarah: Spontanitas
Dalam bukunya Skandal Laut Timor, Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta dengan editor Heri Soba, sudah mengulas dengan jelas soal Pulau Pasir dan batas Laut Timor. Untuk itu, perlu forum diplomasi yang sejajar dengan Pemerintah Australia dalam mengungkapkan kembali sejarah secara obyektif.
“Setiap pada isu Pulau Pasir, Kemenlu langsung reaktif untuk menyatakan sudah selesai. Padahal, masih banyak tanda tanya dalam proses diplomasi selama ini,” kata Ferdi.
Kontributor: yogen sogen.
