Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan tidak ada provokasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan menteri kader Partai NasDem dari kabinet atau reshuffle.
Baca: MenPAN-RB Anas Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN
Hal itu dikatakan Hasto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebutkan ada pihak yang mendorong NasDem keluar koalisi pemerintahan.
"PDI Perjuangan tidak akan pernah memprovokasi presiden," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dikutip pada Kamis (20/10).
Hasto meyakini Presiden Jokowi punya keputusan terbaik terkait kabinetnya. Apalagi, pemerintah kini bekerja keras memberi yang terbaik untuk masyarakat.
"Sekali lagi, kalau berhubungan dengan kabinet itu haknya presiden. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga membantah hubungan PDI Perjuangan dengan Partai NasDem memburuk. PDIP-NasDem disebut-sebut panas-dingin usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres NasDem 2024. Makin memanas ketika elite NasDem Zulfan Lindan menyebut Anies antitesa dari Presiden Jokowi.
Kata dia, hubungan dua partai ini masih berjalan baik. Bahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto masih melakukan komunikasi politik di DPR.
"Kita tetep jalan. Pak Utut sebagai ketua fraksi sudah membangun komunikasi termasuk dengan partai NasDem," ujar Hasto.
Baca: Karolin Minta BPOM Kalbar Sikapi Obat Sirup yang Beredar
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal adanya pihak yang ingin partainya keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Desakan mundur itu muncul usai NasDem mengumumkan mengusung Anies sebagai Capres 2024.
"Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi," ujar Surya Paloh dalam sambutan launching program 'NasDem Memanggil' di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober.
