Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta semua pihak yang terlibat membantu kaburnya selebgram Rachel Vennya diungkap dan ditindak tegas tanpa terkecuali.
"Kalau ini tidak diselesaikan secara tuntas dan sudah menjadi konsumsi publik dan sudah meluas secara di Tanah Air, ini sangat berisiko terhadap pengendalian COVID-19. Artinya, kalau tidak diselesaikan yang tuntas, didalami yang tuntas, itu saat ini sudah menjadi bahan gunjingan publik, bahan kemarahan publik, dan bahkan juga bahan kejengkelan publik gitu," kata Handoyo saat dihubungi, Kamis (14/10).
Rahmad meminta siapa pun yang terlibat memberi kemudahan atas kaburnya Rachel Vennya diberi teguran hingga sanksi.
Baca: DPR Ingatkan Seluruh Pihak Yang Terlibat PON 'Jemput Bola'
Menurutnya, harus ada tindak tegas dari atas sampai bawah terhadap pihak yang menjaga keamanan negara dari COVID-19 di perbatasan.
"Nah, terkait dengan siapa pun yang memberi kemudahan atau melanggar aturan, juga harus ditegur, harus ada punishment. Kalau tidak, saya kira akan membahayakan perang terhadap COVID-19," ucapnya.
"Intinya, apa pun alasannya, ini adalah pertahanan negara, ini pertahanan negara, karantina itu bukan main-main, karantina itu pertahanan negara kita terhadap perang melawan COVID-19. Artinya, siapa pun yang bermain, entah itu ASN, pejabat yang lain, entah institusi mana pun, ini adalah pertahanan negara," lanjutnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta agar pimpinan institusi yang memberi kemudahan terhadap Rachel Vennya harus bertanggung jawab. Menurutnya, pelanggaran aturan karantina ini tidak serta-merta hanya dilakukan oleh oknum di lapangan.
Baca: MY Esti Minta Proses Hukum Pelaku Pencabulan di Semanu!
"Siapa pun yang membuat aturan menjadi tidak berdaya, kemudian menjadi ada lubang-lubang, saya kira pimpinan institusi juga harus ikut bertanggung jawab juga. Saya kira adanya oknum itu tidak serta-merta, institusi harus ikut membantu menegakkan disiplin, entah dari mana yang bertugas di lapangan itu, entah dari ASN maupun mana pun yang dapat amanah bertugas jaga wilayah karantina, itu adalah pertahanan negara kita. Jadi harus taat dan tegak lurus terhadap aturan," tegasnya.
Lebih lanjut Handoyo beralasan jika semua pihak yang terlibat tidak ditindak, masyarakat nantinya tidak akan serius memerangi COVID-19. Menurutnya, akan muncul stigma di masyarakat bahwa tidak semua orang diminta melaksanakan aturan.
"Kalau kita belok-belok terhadap aturan dengan 'memaafkan' dan adanya kelonggaran-kelonggaran, itulah pertahanan kalau sudah bobol kita bisa jadi lemah. Kalau lemah, itu akan menular ke masyarakat. Artinya, 'mereka saja tidak ditindak kok, apalagi menyuruh rakyat kecil'. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Sekali lagi institusi dari mana pun harus ikut menegakkan aturan itu," imbuhnya.
