Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memberikan poin-poin rekomendasi dalam tata kelola zakat.
“Saya dalam hal ini akan memfasilitasi untuk rekomendasi tata kelola zakat yang baik dan sesuai, mencari solusi terhadap pengelolaan LAZ dan menyiapkan parameter untuk pendistribusian penyaluran zakat,” tuturnya.
Baca: Selly Andriany Semangati Para Pegiat Pendidikan Keagamaan
Beberapa poin penting yang Selly sampaikan adalah terkait lisensi, dimana menurutnya poin tersebut menjadi penting untuk mengukur apakah lembaga amil zakat layak mendapat lisensi yang diberikan oleh BAZNAS (dalam menjalankan fungsinya, red).
Kedua, adalah Sumber Daya Manusia berupa (fasilitas, sosialisasi, edukasi) yang dapat mendorong kualitas pengelolaan zakat yang optimal.
Poin ketiga adalah pengawasan terkait aspek struktural dalam tata kelola administrasi negara bersifat penting demi terciptanya iklim koordinasi yang baik.
Terakhir ia menegaskan sebagaimana disebutkan pada poin-poin sebelumnya, pengelolaan zakat harus dibarengi dengan sistem penyaluran zakat yang jelas dan terstruktur demi optimalnya target para penerima zakat.
Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kementerian Agama Fuad Nassar menekankan pentingnya institusi negara untuk mematuhi prinsip-prinsip dan asas good governance, di mana di dalamnya terdapat larangan untuk menyalah gunakan wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta untuk bertindak sewenang-wenang.
Baca: UIN Walisongo Diharap Jadi Kampus Riset Berbasis Keislaman
Lebih lanjut Fuad menyatakan pentingnya lembaga zakat untuk tidak hanya memiliki legalitas dari negara, tapi juga memiliki legitimasi kuat dari masyarakat.
“Hubungan antara lembaga (zakat) dengan masyarakat tidak hanya tercermin dari statistik dan angka-angka semata, namun dari seberapa banyak masyarakat yang terlayani dan berkontribusi yang lebih efektif,” terangnya.
