Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi adanya jemaah ilegal pada penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Dia pun meminta Kementerian Agama untuk mengatasi persoalan jemaah haji ilegal itu bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Mungkin harus segera dibenahi oleh Kemenag dan berkoordinasi dengan Kemenlu maupun keimigrasian kaitan para jemaah haji dan jemaah umrah yang mungkin selama ini menjadi momok yang memprihatinkan,” kata Selly dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (30/12).
Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan saat melakukan pengawasan, terutama para jemaah haji visa ziarah, masih ada tenggang waktu yang lama yang harus dilakukan Kemenag untuk mengantisipasi masalah itu.
Selly berpandangan, keberadaan jemaah umrah dan ziarah yang mencoba ikut ibadah haji pada 2025 harus diantisipasi sejak bulan Ramadan 1446 Hijriah.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Sebab, pada momen itu, banyak masyarakat yang berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah sekaligus berziarah.
"Maka, bagaimana kita bisa menghambat para travel yang mungkin melakukan wanprestasi atau melakukan upaya supaya para jemaahnya stay di sana,” tandasnya.
