Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa penanganan bencana di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa terus-menerus menjadi pihak utama yang menanggung beban bencana, sementara pemerintah daerah juga harus diberdayakan dengan regulasi yang lebih fleksibel.
Baca: Ganjar Pranowo Pertanyakan Hasil Penghitungan Cepat Sementara
"Ia menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat karena dana baru bisa digunakan setelah status tanggap darurat ditetapkan.
“Sehingga pemerintah daerah, untuk mengeluarkan keuangan, selalu terkendala, harus menunggu tanggap darurat, karena aturan PP-nya seperti itu. Jadi memang kesimpulan kita harus bisa melakukan rekomendasi untuk perubahan terhadap PP12 tahun 2019, supaya fase siaga darurat dan transisi darurat pemulihan itu bisa menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah,” kata Selly.
Baca: Ganjar Pranowo Berkomitmen Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Karenanya, menurut dia perlu adanya revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menggunakan anggaran saat terjadi bencana. Dengan perubahan regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT), bukan hanya pada fase tanggap darurat, tapi juga saat siaga darurat dan transisi darurat pemulihan.
“Ini akan mempercepat respons terhadap bencana, terutama di daerah yang rawan bencana,” pungkasnya.
