Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddim mengatan jika serangan ransomware yang menimpa server Pusat Data Nasional baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan pemerhati keamanan siber. Dalam rilis resmi yang disampaikan pemerintah kemarin, terdapat beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian kita bersama.
Pertama, serangan ransomware ini merupakan bentuk kejahatan siber yang sangat serius, terutama karena menargetkan obyek vital nasional yang sangat strategis seperti Pusat Data Nasional.
"Kita sangat menyayangkan kejadian ini dan meminta pemerintah untuk segera dan sigap dalam memitigasi risiko lanjutan dari serangan ini," ungkap politisi PDI Perjuangan dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Kedua, serangan ini menyoroti peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pengawal utama gerbang siber di lingkungan pemerintah, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2021. Masyarakat kini mempertanyakan upaya yang telah dilakukan BSSN dalam mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah.
"Mengapa serangan ini bisa terjadi pada obyek yang sangat vital? BSSN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ini berpotensi menyebabkan kebocoran data warga negara seluruh Indonesia dan tidak bisa dianggap enteng," tegasnya.
Ketiga, perlunya reformasi di tubuh BSSN menjadi sorotan penting. BSSN, yang merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan personel yang dulu didominasi oleh tentara dan polisi, kini menghadapi tuntutan yang lebih besar pada keamanan siber.
"BSSN harus diisi oleh para pakar IT, profesional IT, dan talenta muda Indonesia yang cerdas di sektor keamanan siber. Jika jajaran SDM di BSSN masih menjalankan pola seperti Lemsaneg, maka anggaran sebesar apapun akan menjadi percuma karena masih menggunakan paradigma lama yang sudah usang," jelasnya.
Dengan adanya serangan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih waspada dan segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Reformasi di tubuh BSSN juga dianggap mendesak agar badan ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif di era digital yang semakin kompleks.
