Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia menyoroti kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel. Dimana, smelter nikel yang dihentikan pembangunannya adalah yang menghasilkan Nikel Pig Iron (NPI) dengan jenis metode Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF).
“Memang mayoritas yang dibangun di Indonesia itu, Smelter medium grade hingga hight grade, biasanya memproduksi Limonit dan Saprolite,” kata Shanty Alda Nathalia, dikutip Rabu (9/4).
Namun, Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa smelter low grade belum banyak dibangun. Sehingga perlu diberi ruang yang besar untuk pembangunan smelter low grade tersebut.
“Tinggal kita push saja, karena cadangan nikelnya potensinya masih besar. Tantangan besar hanya pada persoalan teknologinya,” paparnya.
Legislator dari dapil Jawa Tengah IX itu mengakui perlu iklim investasi yang sehat agar bisa menarik investor guna membangun smelter jenis ini.
“Perlu insentif yang lebih maksimal dari pemerintah agar investor menjadi lebih tertarik,” paparnya.
Sementara itu Holding BUMN pertambangan MIND ID meminta dukungan kepada Komisi XII DPR RI, khusunya untuk dapat melakukan pembatasan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru. Mengingat, jumlah smelter nikel yang ada di Indonesia saat ini sudah membludak.
“Kalau over supply seperti yang sudah terjadi di feronikel, harganya jatuh, karena over supply yang secara tidak langsung dan tidak sengaja mungkin dilakukan,” kata Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso di Komisi XII DPR.
Lebih jauh Hendi menjelaskan bahwa membludaknya smelter nikel di dalam negeri telah berdampak pada anjloknya harga jual produk dari turunan nikel ini di pasar global. Kondisi ini membuat perusahaan tidak bisa menutup biaya produksi smelter.
Adapun, maksud Hendi, pembatasan pembangunan smelter ditujukan untuk smelter nikel kelas dua. Terutama smelter nikel yang menghasilkan produk Nickel Pig Iron (NPI) dan Fero Nikel (FeNi).
“Kami berharap agar ada dukungan di sisi tata kelola, mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan, karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat over supply dari sisi pasar dunia,” paparnya.
Acuan: www.suarainvestor.com
