Padang, Gesuri.id - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Vanda Sarundajang menyatakan bahwa tema Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA (WAIPA) kali ini yang berjudul, "Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliamen" berupaya merangkum komitmen bersama komunitas parlemen ASEAN yang lebih inklusif dan tangguh.
"Dengan mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender, kita dapat menciptakan masa depan di mana setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemakmuran wilayah kita," ungkap Vanda saat membacakan presentasi tema tersebut di Sidang Komite Koordinasi WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6).
Baca: Vanda Dorong Pemda Bertindak Tegas ke Turis Asing Nakal
Isu ini penting untuk segera ditanggapi, mengingat pasca pandemi banyak tantangan dihadapi oleh masyarakat di kawasan ASEAN. Kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada di wilayah ASEAN semakin diperparah oleh pandemi.
Vanda memaparkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, diperkirakan 47 juta tambahan perempuan dan anak perempuan didorong ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi, memperlebar jurang kemiskinan, dan meningkatkan kerentanan mereka.
Selain itu, risiko paparan kekerasan berbasis gender telah meningkat secara signifikan selama masa krisis. "Namun, meskipun menjadi yang paling rentan dan terkena dampak terburuk, partisipasi aktif perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam pengembangan kebijakan respons dan pemulihan," ungkap Vanda.
Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini bilang, tema WAIPA kali terletak pada pengakuan atas kekuatan transformatif kepemimpinan perempuan dalam menghadapi tantangan ini.
Baca: Vanda Soroti Program Kemendikbudristek Yang Belum Masif
Pemimpin perempuan diyakini membawa beragam perspektif dan pengalaman ke dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan tanggapan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap tantangan kawasan.
"Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi-melalui akses yang setara ke sumber daya, keuangan, dan pasar bagi pengusaha perempuan akan membuka potensi besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif di kawasan ini," urai Vanda.
Sehingga, kepemimpinan politik perempuan berperan penting dalam membentuk kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Adapun selama dua dekade terakhir, negara-negara ASEAN telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dari 12% kursi pada tahun 2000 menjadi sekitar 22% pada tahun 2022.
