Jakarta, Gesuri.id - Politikus senior PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) Sidarto Danusubroto angkat bicara mengenai kemungkinan PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidarto menyebut, keputusan itu tidak mudah dijawab saat ini. Karena akan sangat bergantung pada hasil pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
"Kita nanti lihat hasil pertemuan yang akan terjadi antara Presiden Prabowo dengan Mbak Mega dalam waktu yang tidak lama ini," ujar Sidarto dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis malam (16/1/2025).
Menurut dia, pertemuan itu nanti menunjukkan kalau keduanya seorang negarawan dan menjadi contoh yang baik.
"Silaturahmi adalah sunnatullah, perintah Allah. Artinya, kita bisa berbeda, tetapi silaturahmi harus tetap dijaga. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo - meski sekarang PDI-Perjuangan berada di luar pemerintahan - namun beliau tetap ingin menjaga silaturahmi yang telah terbangun lama. Itu adalah sikap seorang negarawan," kata Sidarto.
Sidarto menambahkan, pertemuan tersebut menunjukkan bagaimana hubungan personal antara Megawati dan Prabowo tetap baik meskipun secara politik saat ini berada di kubu yang berbeda.
"Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal menjaga hubungan yang telah lama terjalin. Sikap seperti ini yang mencerminkan jiwa besar seorang pemimpin," katanya.
Menanggapi spekulasi yang mengaitkan sikap PDI-P dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sidarto menegaskan, hukum dan politik adalah dua wilayah yang berbeda.
Hasto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan mantan caleg PDI-Perjuangan Harun Masiku.
"Hukum itu masalah benar atau salah, sedangkan politik itu berbeda lagi. Dalam penegakan hukum, kita harus fair. Kesalahan seorang Hasto, mungkin dibandingkan dengan yang lain, lebih kecil. Tapi saya tidak mau mengungkapkan lebih jauh, karena banyak pejabat yang akan diungkapkan oleh KPK," katanya.
Sidarto menegaskan, PDI-Perjuangan tidak mendasarkan keputusannya pada isu hukum semata, melainkan pada prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh partai.
Sumber: www.kompas.tv
