Jakarta, Gesuri.id - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyinggung pentingnya reformasi hukum yang serius untuk mengurus pemerintahan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Ganjar mengatakan hal ini menjadi pertanyaan masyarakat usai Indonesia berhasil lepas dari Orde Baru dan Reformasi pada 1998.
“Begitu banyak masyarakat mempertanyakan salah satu agenda reformasi penegakan hukum, yaitu anti KKN, maka pemerintah mesti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar Pranowo saat ditemui di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).
Dia menambahkan, dirinya telah diskusi dengan bakal calon wakil presidennya, Mahfud MD soal pentingnya pemerintahan yang bebas dari KKN. Berdasarkan diskusi tersebut, anti-KKN dapat dilakukan oleh pemerintah jika serius membuat aturan hukum yang ketat.
“Kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini agar secara kelembagaan sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat kalau lah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya maka saya rasa mesti ada yang di-review,” kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai, pemerintahan yang anti-KKN akan terjadi jika pemerintahnya serius. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dapat memilih aparat penegak hukum (APH) yang imparsial atau tidak memihak alias netral.
“Aktor menjadi penting, memilih APH yang teguh yang kemudian bisa betul-betul imparsial maka itu menjadi penting,” kata Ganjar.
“Karena pasti rakyat akan kecewa, dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” kata dia.
