Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengatakan data bantuan sosial bagi terdampak Covid-19 dapat dijadikan titik balik untuk integrasi data sosial.
Baca: HUT Ke-493 Jakarta, Anies Banyak Pekerjaan Rumah
Sebab, lanjutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial prinsipnya sudah jalan, sudah bagus konsepnya. Namun aplikasi di lapangan masih semrawut.
Itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB Senin (22/6).
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Komisi VIII DPR meminta penjelasan terkait Data Bansos yang menuai polemik di masyarakat.
"Bahwa ada kendala teknis dan kendala non-teknis. Ini yang jadi concern kita, " ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
"Jadi ada kendala soal bagaimana proses pemutakhiran data ini berlangsung. Tumpuannya kan Pemerintah Daerah. Ternyata tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sama untuk lakukan proses pemutakhiran data. Untuk itu perlu ada intervensi langsung. Tujuannya ya biar Data Sosial ini prudent, biar terpercaya gitu" tambah Selly.
Baca: Whisnu Sakti Buana Apresiasi Soekarno Trip Jejak Bung Karno
Selly Gantina juga menyebut bahwa ada beberapa pihak yang musti bersinergi bersama untuk hasilkan Data Sosial yang terpercaya.
"Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada Data lewat instrumen masing-masing. Seharusnya sinergi aja, jangan ada ego sektoral. Covid ini harus jadi titik balik integrasi data. Ada Data yang jelas, terpercaya, up to date. Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan gini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat. Jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah. Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan kaya begini" kata Selly dengan nada tegas.
"Kami terima banyak masukan dari masyarakat. Sampai ke teknis lapangan bahkan. Kalau memang regulasinya dirasa terlalu berbelit-belit, kami terbuka untuk mengkaji ulang payung hukumnya. Urusan hajat hidup rakyat ini harus jelas, cepat, dan tuntas. Ini gak sepele lho, karena rentan jadi masalah di masyarakat," tandasnya
